“Kami masih terkendala dengan akses internet di beberapa desa. Kami berharap pentingnya berkolaborasi dengan instansi terkait, seperti Diskominfo, sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini,” ungkap Puguh.

Selain keterbatasan infrastruktur, DPMPD kesulitan memperluas sumber daya manusia (SDM) penyelenggara desa.

Pelatihan dan bantuan sistem diperlukan untuk meningkatkan kapasitas karena tidak semua pemerintah desa mahir dalam teknologi digital.

Agar inisiatif Desa Presisi dan Desa Digital dapat berfungsi sebaik-baiknya, Puguh yakin pihak lain, baik di tingkat provinsi maupun pusat, akan mendukung mereka dalam mengatasi tantangan tersebut.

Selain mengutamakan pelayanan publik, program ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemetaan potensi desa secara keseluruhan.

“Kami terus mendorong agar desa-desa dapat memaksimalkan teknologi digital, namun hal ini memerlukan dukungan penuh dari berbagai pihak,” tutupnya. (adv)