KALTIMHYPE.COM - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, mengungkapkan bahwa daerah tersebut masih mengalami kekurangan tenaga gizi.

Kondisi ini, menurutnya, berhubungan langsung dengan angka stunting Kaltim yang pada 2024 masih berada di 22,2 persen.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ananda mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim memperkuat kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi lokal yang setiap tahunnya meluluskan tenaga ahli gizi.

Ia mencontohkan beberapa institusi pendidikan seperti Universitas Mulawarman, Poltekkes Kemenkes Kaltim, dan STIKES Samarinda yang sudah lama menghasilkan SDM kompeten di bidang gizi.

“Lulusan-lulusan ini dapat menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan tenaga gizi,” ujar Ananda saat dijumpai di Gedung E DPRD Kaltim baru-baru ini.

Politisi PDIP tersebut menambahkan, untuk mengejar target nasional penurunan stunting, jumlah tenaga gizi di Kaltim idealnya perlu dilipatgandakan dari kondisi saat ini.

Secara nasional, standar rasio yang dianjurkan adalah 35 tenaga gizi untuk setiap 100.000 penduduk.

Namun, data menunjukkan bahwa Kaltim baru memiliki 503 tenaga gizi, sementara populasi daerah telah melampaui 4 juta jiwa pada 2024. Dengan jumlah itu, rasio yang ada baru sekitar 13 tenaga gizi per 100.000 penduduk, jauh di bawah standar nasional.

Ananda menegaskan pentingnya peningkatan jumlah tenaga gizi agar layanan pemantauan dan edukasi gizi dapat berjalan lebih optimal, khususnya dalam upaya percepatan penanganan stunting.

Kekurangan SDM ini berdampak pada kurang maksimalnya pemantauan tumbuh kembang anak di fasilitas kesehatan maupun Posyandu.

Situasi tersebut juga menjadi hambatan besar dalam upaya menurunkan angka stunting, karena selain jumlah yang minim, distribusi tenaga gizi di Kaltim juga belum merata terutama di daerah pedalaman dan wilayah terpencil, sebagaimana tergambar dalam data BPS.

Ananda menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa angka stunting yang masih berada di 22,2 persen menunjukkan perlunya langkah strategis dari Pemprov Kaltim untuk memastikan intervensi gizi berjalan lebih efektif. (adv)