KALTIMHYPE.COM - Isu sekolah gratis di SMAN 10 Samarinda kembali ramai diperbincangkan setelah orang tua memprotes biaya asrama Rp2,6 juta per bulan.

Aturan pembayaran tersebut dinilai berlawanan dengan komitmen “Gratispol” yang sudah diumumkan pada awal tahun ajaran 2025/2026.

Ketidakpuasan para wali murid memuncak saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kalimantan Timur pada Senin (10/11/2025).

Mereka mengaku telah menerima informasi bahwa seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, akan ditanggung pemerintah sejak tahun ajaran dimulai.

“Awalnya dikatakan semuanya gratis, tapi ternyata ada tagihan Rp2,6 juta per bulan. Kami sangat terkejut, apalagi sebagian besar orang tua tidak mampu,” ujar Arif Rahman, salah satu wali murid.

Arif juga menyebut bahwa pihak sekolah meminta pembayaran awal sebesar Rp5 juta untuk menutup biaya dua bulan pertama, termasuk listrik dan air.

Banyak orang tua, katanya, berupaya keras memenuhi permintaan tersebut meski sebagian hanya bisa membayar sebagian.

Menanggapi keluhan itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi meminta pihak sekolah menghentikan semua pungutan bagi siswa asrama.

Ia menekankan bahwa Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran penuh bagi sekolah unggulan melalui program Gratispol.

“Kami minta seluruh pungutan dihentikan. Pemerintah sudah menyiapkan program Gratispol, jadi jangan ada lagi biaya tambahan bagi siswa,” tegas Darlis. Ia memastikan DPRD akan mengawal persoalan ini agar tidak terus berlanjut.

Dari pihak sekolah, Kepala Asrama SMAN 10 Samarinda, Abdul Rais Thamrin, mengakui adanya biaya tersebut.

Ia menjelaskan bahwa tarif itu merupakan biaya operasional yang sudah berjalan sebelum program sekolah unggulan diterapkan, meliputi makan, laundry, listrik, serta pembinaan siswa.

Ia juga mengungkapkan bahwa pada awal semester, Dinas Pendidikan Kaltim memberikan beasiswa stimulan Rp1.560.000 per siswa, namun masih ada selisih Rp1.040.000 yang harus ditanggung orang tua.

Setelah desakan wali murid menguat, diputuskan bahwa kekurangan biaya itu akan dialihkan ke Pemprov Kaltim melalui penyesuaian anggaran Gratispol.

“Selanjutnya tidak ada lagi biaya tambahan bagi orang tua. Kekurangannya akan ditanggung pemerintah,” jelas Rais.

Rais menambahkan, skema pendanaan baru tersebut diperkirakan mulai berlaku pada Maret atau April 2026, sementara biaya tambahan hingga akhir 2025 akan dicover sementara oleh Dinas Pendidikan Kaltim.

Saat ini, SMAN 10 menampung 120 siswa asrama di Kampus A, dengan 112 siswa berasal dari Kaltim.

Delapan siswa dari luar daerah masih dikenai biaya mandiri Rp2,6 juta per bulan hingga Desember 2025.

Di Education Center, terdapat sekitar 177 siswa yang juga tinggal di asrama.

Ia menegaskan bahwa pembebasan biaya penuh baru dapat diterapkan setelah surat keputusan (SK) sekolah unggulan dari Pemprov Kaltim diterbitkan.

“Jika SK sudah keluar, seluruh biaya hidup siswa akan ditanggung pemerintah. Sekolah hanya menjalankan program,” tutupnya. (adv)