KALTIMHYPE.COM - Program Gratispol, yakni pembebasan biaya kuliah bagi mahasiswa di Kalimantan Timur, telah menyalurkan dana besar senilai Rp44,15 miliar untuk tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Dari total penerima, Universitas Mulawarman (Unmul) memperoleh porsi terbesar, mencapai Rp22,454 miliar, sejalan dengan jumlah mahasiswanya yang paling banyak di wilayah tersebut.

Namun, di tengah besarnya alokasi anggaran, pihak kampus menilai ada satu persoalan krusial yang perlu segera diperbaiki: mekanisme pendanaan Gratispol harus konsisten dan tepat waktu.

Jika tidak, dampaknya dapat mengganggu jalannya kegiatan akademik.

Peringatan ini disampaikan Staf Khusus WR IV Unmul, Felisitas Defung, dalam dialog publik peringatan HUT ke-4 Arusbawah.co di Temindung Creative Hub, Samarinda.

“Tahun ini banyak sekali dinamika. Bukan Gratispol yang lambat, tetapi proses koordinasinya memang besar dan kompleks,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).

 
Risiko Serius Jika Dana Terlambat: Mahasiswa Bisa Tak Masuk PDDIKTI

Felisitas menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan dana tidak hanya berdampak pada arus kas kampus, tetapi juga menyentuh aspek akademik yang sangat vital.

Mahasiswa yang telah registrasi, mengisi KRS, serta aktif mengikuti perkuliahan harus segera dilaporkan ke PDDIKTI.

Jika pelaporan melewati batas waktu, sistem otomatis menyatakan mereka tidak terdaftar.

Konsekuensinya tidak ringan:

  • Mahasiswa tidak mendapatkan Penomoran Ijazah Nasional (PIN)
  • Aktivitas akademik bisa dianggap tidak sah
  • Proses kelulusan mereka bisa tertunda

“Kalau mahasiswa tidak masuk PDDIKTI, mereka tidak akan memperoleh PIN.

Ini risiko paling besar saat pencairan terlambat,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi hal itu, Unmul sempat menunda beberapa proses administrasi.

Namun kebijakan darurat tersebut tidak bisa diterapkan terus-menerus.

 
Semester Berikutnya Lebih Rumit, Skema Harus Dibuat Lebih Terstruktur

Saat ini Gratispol baru menanggung mahasiswa semester pertama. Namun pada semester kedua, variabel akan makin beragam. Ada mahasiswa yang:

  • Mengundurkan diri
  • Berhenti kuliah
  • Gugur administrasi
  • Pindah program studi

Setiap perubahan status mahasiswa akan menentukan validasi data, yang menjadi landasan pencairan dana berikutnya.

“Kita berharap mahasiswa tertib registrasi, tapi kenyataannya ada yang berhenti di tengah jalan.

Bagaimana mitigasi dan proses penyaringannya?” ujar Felisitas.

Karena itu, kampus menilai sistem pendataan dan validasi harus dibuat lebih rapi untuk menjaga akurasi penerima manfaat.

 
Biaya Kuliah Memang Besar, Tapi Pendanaan Harus Konsisten

Felisitas menekankan bahwa pendidikan tinggi memiliki biaya operasional yang tinggi.

Pemerintah telah memberikan banyak dukungan, mulai dari pendanaan riset hingga beasiswa untuk peningkatan kualitas kampus.

Namun seluruh upaya itu bisa terganggu bila alur dana Gratispol tidak keluar tepat waktu.

“Kalau dana cair sesuai jadwal, mahasiswa bisa benar-benar fokus belajar, tidak harus bekerja sambil kuliah, dan prestasinya akan lebih baik,” katanya.

Ia menambahkan bahwa jika berjalan lancar, Gratispol berpotensi meningkatkan daya saing lulusan, memperkuat akreditasi kampus, serta memperluas akses pendidikan tinggi.

Unmul menyatakan tetap mendukung keberlanjutan Gratispol tahun ini maupun tahun depan.

Namun kampus meminta adanya:

  • Jadwal pencairan yang pasti
  • Koordinasi solid antara pemda, kementerian, dan perguruan tinggi

Tanpa itu, risiko administratif seperti keterlambatan pelaporan ke PDDIKTI dapat mengganggu masa depan banyak mahasiswa.

“Ini bukan sekadar urusan uang. Ini menyangkut masa depan mahasiswa. Kami siap bersurat jika diperlukan,” tutup Felisitas.

Daftar Alokasi Dana Gratispol untuk PTN Kaltim

  • Universitas Mulawarman (Unmul): Rp22.454.300.000
  • Politeknik Negeri Samarinda (Polnes): Rp6.382.100.000
  • UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI): Rp4.898.600.000
  • Institut Teknologi Kalimantan (ITK): Rp4.680.500.000
  • Politeknik Kesehatan Kemenkes Samarinda: Rp3.562.940.000
  • Politeknik Negeri Balikpapan: Rp1.570.360.000
  • Politeknik Pertanian Negeri Samarinda: Rp604.800.000

(ard/adv/diskominfokaltim)