KALTIMHYPE.COM - Menjelang akhir Tahun Anggaran 2025, Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) bergerak cepat dengan menyelenggarakan Rapat Kerja bersama dua lembaga mitra, yakni Dinas PUPR-Pera serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim yang menjadi bagian dari urusan pembangunan.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III menelaah secara rinci berbagai program strategis yang tengah berjalan, termasuk capaian maupun persoalan yang muncul di lapangan.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyampaikan bahwa raker ini menjadi momentum penting untuk menilai perkembangan proyek pembangunan fisik serta peningkatan konektivitas di daerah.
Ia menuturkan, kedua dinas itu memiliki peran kunci dalam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kaltim.
“Rapat kemarin menjadi ajang penting untuk mengulas hasil kerja serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dua dinas yang menjadi pilar pembangunan Kaltim,” ujar Abdulloh.
Ia juga menekankan komitmen penerapan aturan kontrak secara tegas. Disampaikan Abdulloh, tidak akan ada toleransi terkait waktu pelaksanaan proyek.
“Kami tegaskan, aturan kontrak diberlakukan ketat. Tidak ada perpanjangan kontrak apabila pekerjaan tak selesai atau mengalami pemutusan,” tegasnya.
Politisi Golkar tersebut menambahkan bahwa mekanisme pembayaran proyek akan tetap mengikuti progres nyata di lapangan.
Kebijakan itu dimaksudkan untuk mendorong profesionalisme para kontraktor sekaligus memastikan anggaran terserap secara efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Tak hanya menjalankan evaluasi administratif, Komisi III juga menyiapkan langkah lanjutan berupa inspeksi lapangan.
Seluruh anggota komisi akan melakukan peninjauan sesuai wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing untuk memastikan kualitas dan perkembangan pekerjaan, serta mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang ditemukan.
“Dengan langkah ini, kami berharap seluruh target pembangunan strategis di Kaltim dapat tercapai maksimal sebelum tahun anggaran berakhir, mencegah penumpukan sisa pekerjaan, dan menghadirkan infrastruktur yang layak bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv)
