#Tag:

kaltimhype.com

Ditjen Bina Pemdes Kemendagri: Teknologi Pemetaan dan Kesepakatan Antar Desa Jadi Kunci Penyelesaian Batas Desa Pada acara itu, Sri Wahyuni memaparkan tahapan-tahapan penting dalam proses penetapan batas desa.
Advertorial 2024-12-09 02:35:23
DPMPD Kaltim Rencanakan Kunjungan ke Desa Tertinggal di Kutai Barat untuk Solusi Infrastruktur, Ini Ungkap Kepala Desa Kondisi jalan yang tidak memadai menghalangi perkembangan ekonomi dan sumber daya manusia di desa-desa tersebut.
Advertorial 2024-12-08 18:11:41
Keindahan Alam dan Glamping Eksklusif di Pantai Marang Dorong Pariwisata dan Ekonomi Desa Wisata glamping di Pantai Marang, Desa Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, semakin melengkapi keindahan alam Kalimantan Timur
Advertorial 2024-12-08 16:55:11
Dorong Kemandirian Desa, DPMPD Kaltim Fokus Tingkatkan SDM dan Potensi Lokal Kemandirian desa menjadi fokus dorongan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk semua desa di wilayahnya
Advertorial 2024-12-08 15:43:24
Gedung Baru DPMPD Kaltim Dibuka, Puguh Harjanto Dorong Pemanfaatan untuk Rapat Kepala Desa Kantor DPMPD Kaltim resmi diresmikan melalui penandatanganan prasasti oleh Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, pada Selasa, 12 November 2024
Advertorial 2024-12-08 15:36:39
Masyarakat Hukum Adat Jadi Fokus Rakernis, Begini Pandangan Akademisi hingga Perwakilan Desa Haris Retno menegaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat harus dimulai dari pemerintah daerah, bukan hanya dari pemerintah pusat.
Advertorial 2024-12-08 15:35:11
Gedung Baru DPMPD Kaltim Diresmikan: Fasilitas Modern Dukungan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Desa Dengan desain yang megah dan fasilitas modern yang lengkap, gedung Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yang baru diresmikan ini mendukung berbagai kegi
Advertorial 2024-12-08 15:29:42
Pemberdayaan Masyarakat Adat Kaltim Jadi Prioritas, Rakernis Bahas Langkah Strategis untuk Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat adat memiliki peran strategis dalam pengelolaan SDA sehingga perlu diakui dalam kebijakan pembangunan inklusif dan berkeadilan.
Advertorial 2024-12-08 15:25:14