#Tag:

Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat Jadi Fokus Rakernis, Begini Pandangan Akademisi hingga Perwakilan Desa Haris Retno menegaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat harus dimulai dari pemerintah daerah, bukan hanya dari pemerintah pusat.
Advertorial 2024-12-08 15:35:11
Pemberdayaan Masyarakat Adat Kaltim Jadi Prioritas, Rakernis Bahas Langkah Strategis untuk Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat adat memiliki peran strategis dalam pengelolaan SDA sehingga perlu diakui dalam kebijakan pembangunan inklusif dan berkeadilan.
Advertorial 2024-12-08 15:25:14
204 Komunitas Masyarakat Adat Kaltim Ditemukan di 163 Wilayah, DPMPD Lakukan Pemutakhiran Selain itu, data ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan serta kearifan lokal Kalimantan Timur.
Advertorial 2024-12-08 14:57:12
Pentingnya Pengakuan Hak Masyarakat Adat dalam Menyelesaikan Konflik Lahan di Kaltim Simon menekankan pentingnya pendekatan hati-hati dalam pengakuan wilayah adat agar tidak memicu konflik atau sengketa di masa depan.
Advertorial 2024-12-08 14:43:31
Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Kaltim: Sinergi Regulasi dan Kebijakan Jadi Kunci Keberlanjutan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim, Puguh Harjanto, menyoroti pentingnya sejumlah kebijakan yang mendukung pemenuhan hak-hak masyarakat adat di daerah i
Advertorial 2024-12-08 14:26:07
Kaltim Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, DPMPD Gelar Rapat Kerja Teknis 2024 Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat dalam mendukung pembangunan di Kaltim dan IKN.
Advertorial 2024-12-08 14:17:04
7 Komunitas Masyarakat Adat di Kaltim Resmi Diakui, 13 Komunitas dalam Proses Verifikasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong agar masyarakat adat di Kaltim bisa menikmati hak yang sama, baik dalam pengakuan hukum maupun partisipasi aktif dalam pembangunan
Advertorial 2024-12-08 13:48:24
Pemerintah Provinsi Kaltim Dorong Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam rangka mendukung perlindungan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mempercepat berbagai upaya dan kebijakan yang diperlukan
Advertorial 2024-12-08 13:32:06