KALTIMHYPE.COM - Program Gratispol, yakni pembebasan biaya kuliah bagi mahasiswa di Kalimantan Timur, telah menyalurkan dana besar senilai Rp44,15 miliar untuk tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Dari total penerima, Universitas Mulawarman (Unmul) memperoleh porsi terbesar, mencapai Rp22,454 miliar, sejalan dengan jumlah mahasiswanya yang paling banyak di wilayah tersebut.
Namun, di tengah besarnya alokasi anggaran, pihak kampus menilai ada satu persoalan krusial yang perlu segera diperbaiki: mekanisme pendanaan Gratispol harus konsisten dan tepat waktu.
Jika tidak, dampaknya dapat mengganggu jalannya kegiatan akademik.
Peringatan ini disampaikan Staf Khusus WR IV Unmul, Felisitas Defung, dalam dialog publik peringatan HUT ke-4 Arusbawah.co di Temindung Creative Hub, Samarinda.
“Tahun ini banyak sekali dinamika. Bukan Gratispol yang lambat, tetapi proses koordinasinya memang besar dan kompleks,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).
Risiko Serius Jika Dana Terlambat: Mahasiswa Bisa Tak Masuk PDDIKTI
Felisitas menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan dana tidak hanya berdampak pada arus kas kampus, tetapi juga menyentuh aspek akademik yang sangat vital.
Mahasiswa yang telah registrasi, mengisi KRS, serta aktif mengikuti perkuliahan harus segera dilaporkan ke PDDIKTI.
Jika pelaporan melewati batas waktu, sistem otomatis menyatakan mereka tidak terdaftar.
Konsekuensinya tidak ringan:
- Mahasiswa tidak mendapatkan Penomoran Ijazah Nasional (PIN)
- Aktivitas akademik bisa dianggap tidak sah
- Proses kelulusan mereka bisa tertunda
“Kalau mahasiswa tidak masuk PDDIKTI, mereka tidak akan memperoleh PIN.
