
UMP 2026 belum Diputuskan, DPRD Kaltim Soroti Aturan dari Pemerintah Pusat
Penetapan UMP 2026 tertunda karena revisi aturan, DPRD Kaltim desak kepastian dan formula upah baru.

Ruang publikasi strategis dan diseminasi rilis media terintegrasi untuk mendukung kemitraan multiplatform. Menyajikan informasi produk, profil korporasi, serta sinergi gerakan lembaga secara elegan, profesional, dan non-transaksional.

Penetapan UMP 2026 tertunda karena revisi aturan, DPRD Kaltim desak kepastian dan formula upah baru.
Ribuan jamaah hadiri Tabligh Akbar UAS di Kaltim, DPRD dukung penguatan ukhuwah Islamiyah.
Samsun ingatkan APBD 2026 tak tersedot operasional, anggaran wajib diarahkan untuk program pro rakya
DPRD Kaltim tetapkan Raperda Pendidikan baru untuk pemerataan dan kualitas pendidikan provinsi
Pejabat pensiun wajib kembalikan kendaraan dinas, DPRD Kaltim tegaskan aset negara bukan milik.
DPRD Kaltim desak penanganan sampah kiriman di pesisir Berau agar kebersihan wisata terjaga.
DPRD Kaltim kritik rumah sakit Samarinda menolak pasien kecelakaan, minta SOP IGD diperbaiki.
Tujuannya jelas bahwa mahasiswa tidak boleh menanggung beban yang seharusnya ditanggung negara.
DPRD Kaltim siapkan 7 usulan Perda 2026, pengelolaan alur sungai jadi prioritas utama.
Dengan kebijakan yang tepat sasaran, sektor ini diyakini mampu menghadirkan rantai ekonomi baru.
Isu kerusakan lingkungan bukan lagi persoalan teknis, melainkan ancaman bagi keselamatan masyarakat.
Sorotan utama turut diarahkan pada masa depan rencana pembangunan tol Samarinda–Bontang.