KALTIMHYPE.COM -  Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Samsun, menegaskan sikap tegas Fraksi PDI-Perjuangan terkait rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.

Menurut Samsun, wacana pemotongan ini sangat merugikan daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim, karena bertentangan dengan prinsip perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang telah diatur undang-undang.

“Kaltim selama ini selalu menjadi ‘anak manis’, kooperatif dan tenang. Namun, sikap baik itu ada batasnya, apalagi menyangkut kesejahteraan masyarakat,” kata Samsun.

Ia menegaskan, Fraksi PDI-P DPRD Kaltim mendukung penuh langkah protes dan penolakan yang sedang digulirkan di dewan.

Politikus PDI-P ini menambahkan, jika jalur konstitusional dan komunikasi dengan pemerintah pusat tidak membuahkan hasil yang memuaskan, DPRD Kaltim tidak dapat menghalangi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui aksi massa.

“Kami tentunya tidak bisa menghalangi masyarakat Kalimantan Timur untuk melakukan aksi,” tegasnya.