Menurut Samsun, DBH menjadi salah satu sumber penting bagi anggaran daerah.
Sementara itu, estimasi awal anggaran murni Kaltim untuk tahun depan hanya sekitar Rp15 triliun, turun drastis dibandingkan sebelumnya yang bisa mencapai Rp21 triliun.
Penurunan ini memicu kekhawatiran terkait kelanjutan proyek pembangunan, program infrastruktur, hingga layanan publik yang selama ini menjadi prioritas pemerintah daerah.
Proses pembahasan DBH di DPRD Kaltim masih berlangsung dan diperkirakan akan rampung pada akhir November 2025.
Fraksi PDI-P menekankan, semua keputusan harus berlandaskan kepentingan rakyat, menjaga hak Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam, sekaligus memastikan keseimbangan fiskal tetap terjaga.
Langkah protes ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kaltim untuk memperjuangkan hak keuangan daerah, menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat selalu menjadi prioritas utama, dan menolak kebijakan pusat yang berpotensi merugikan Kalimantan Timur. (adv)
