Di sisi lain, anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, berpendapat bahwa sistem zonasi dalam PPDB perlu dilakukan kajian lebih lanjut.
Terlebih lagi, penerapan sistem zonasi di Kaltim, yang memiliki karakteristik geografis berbeda antar kabupaten/kota, memerlukan perhatian khusus.
Di kalangan masyarakat, terutama di perkotaan, sistem zonasi ini masih sering mendapatkan keluhan.
Apalagi jika melihat kondisi di daerah-daerah terluar di Kaltim.
“Banyak yang masih mengeluhkan sistem ini,” terangnya.
Berdasarkan hal tersebut, ia berharap pemerintah pusat, melalui Kemendikdasmen, dapat menghasilkan kebijakan yang efektif terkait dengan proses PPDB. (adv)
