KALTIMHYPE.COM -  Potensi pendapatan daerah dari sektor pelayaran sungai di Kalimantan Timur dinilai jauh dari optimal.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pemerintah daerah kehilangan sumber pemasukan besar karena lemahnya regulasi dan minimnya pengawasan pada aktivitas pelayaran di sejumlah titik strategis.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu (26/11/2025), yang membahas tata kelola jalur pelayaran, mekanisme pemanduan kapal, hingga aktivitas bongkar muat yang selama ini berjalan tanpa sistem terstruktur.

Hanya 1 dari 10 Jembatan Beri Kontribusi PAD

Hasanuddin memaparkan bahwa Kaltim memiliki sedikitnya sepuluh jembatan yang menjadi jalur pelayaran aktif dan seharusnya membutuhkan layanan pemanduan atau assist kapal.

Namun, hanya satu lokasi yang memberikan kontribusi resmi kepada pemerintah daerah.

“Ini ironis. Infrastruktur dibangun menggunakan APBD, tetapi sembilan titik pelayaran justru dikelola pihak lain—bahkan oleh ormas dan perusahaan swasta—tanpa kontribusi apa pun bagi daerah,” tegasnya.