Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan lemahnya kontrol pemerintah terhadap sektor pelayaran sungai, padahal aktivitas logistik, angkutan batu bara, hingga kapal besar yang melintas setiap hari memiliki nilai ekonomi tinggi.

DPRD: Pengelolaan Harus Lewat Perusda

Untuk menghentikan kebocoran pendapatan, DPRD mendesak agar seluruh kerja sama pengelolaan jalur pelayaran dilakukan melalui Perusahaan Daerah (Perusda).

Dengan skema ini, Perusda dapat bermitra dengan operator seperti Pelindo untuk menjalankan fungsi teknis, sementara pendapatan tetap masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jika tidak dikawal, daerah hanya akan menjadi penonton, sementara pihak lain meraup keuntungan,” tambah Hasanuddin.

Aturan Pemanduan Kapal Harus Diperjelas

Selain aspek pendapatan, DPRD juga meminta pemerintah dan lembaga teknis segera merumuskan regulasi yang tegas terkait kewajiban menggunakan pemandu kapal berizin.