Menanggapi keluhan itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi meminta pihak sekolah menghentikan semua pungutan bagi siswa asrama.

Ia menekankan bahwa Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran penuh bagi sekolah unggulan melalui program Gratispol.

“Kami minta seluruh pungutan dihentikan. Pemerintah sudah menyiapkan program Gratispol, jadi jangan ada lagi biaya tambahan bagi siswa,” tegas Darlis. Ia memastikan DPRD akan mengawal persoalan ini agar tidak terus berlanjut.

Dari pihak sekolah, Kepala Asrama SMAN 10 Samarinda, Abdul Rais Thamrin, mengakui adanya biaya tersebut.

Ia menjelaskan bahwa tarif itu merupakan biaya operasional yang sudah berjalan sebelum program sekolah unggulan diterapkan, meliputi makan, laundry, listrik, serta pembinaan siswa.

Ia juga mengungkapkan bahwa pada awal semester, Dinas Pendidikan Kaltim memberikan beasiswa stimulan Rp1.560.000 per siswa, namun masih ada selisih Rp1.040.000 yang harus ditanggung orang tua.

Setelah desakan wali murid menguat, diputuskan bahwa kekurangan biaya itu akan dialihkan ke Pemprov Kaltim melalui penyesuaian anggaran Gratispol.